DPR minta Kemkomdigi lebih gencar sosialisasikan peran pemerintah saat tangani bencana

Jakarta (KABARIN) - Komisi I DPR mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital aktif menyebarkan informasi tentang upaya pemerintah menangani bencana alam di Sumatera.

"Saya cuma ingin memberikan masukan kepada Kemkomdigi agar ke depan bagaimana Kemkomdigi ini bisa mengamplifikasi informasi-informasi strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah," ujar Endipat Wijaya, anggota Komisi I DPR, saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Endipat menyoroti bahwa kontribusi pemerintah kerap tertutup narasi viral yang menyebut pemerintah tidak hadir di lokasi bencana. Ia mencontohkan Kementerian Kehutanan yang tetap mendapat sorotan negatif meski telah mengevaluasi izin kawasan hutan dan menanam pohon secara besar-besaran.

"Tetapi itu tidak pernah sampai ke telinga teman-teman, sampai ke orang bawah, sehingga selalu aja Kementerian Kehutanan itu dikuliti dan dimacam-macamin," ucapnya.

Ia menambahkan polisi dan TNI AU juga sudah menyalurkan bantuan sejak awal, termasuk mengirim pesawat ke wilayah terdampak.

"Padahal negara sudah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko, ngomong pemerintah tidak ada padahal pemerintah sudah bikin ratusan posko di sana," kata Endipat.

Karena itu, Endipat meminta Kemkomdigi mengambil peran aktif untuk menyampaikan kerja nyata pemerintah kepada publik.

"Mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Kemkomdigi untuk menjadi informasi publik sehingga publik tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Oleh Soleh mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk menangkal narasi menyesatkan terkait bencana. Lembaga ini bisa memantau media sosial dan langsung mengklarifikasi konten yang salah.

"Jangan hitungan hari, kalau bisa kalau dipostingnya jam 1:00, jam 1:05 sudah ada counter. Karena kalau memang tidak di counter, hari ini masyarakat lebih percaya kepada yang viral," katanya.

Oleh menekankan pentingnya publik mengetahui peran pemerintah karena kalau informasi kalah cepat dari narasi viral, masyarakat bisa salah menilai kinerja pemerintah.

"Sebagus apapun pekerjaan kita program kita kalau misalkan tidak terinformasikan dan kalah oleh yang viral. Akhirnya kita tidak mendapatkan atensi dan apresiasi dari masyarakat," ucapnya.